nusakini.com--Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengajak berbagai pihak untuk merevisi peraturan perpajakan lama dan mengembangkan strategi baru yang lebih sesuai untuk dunia modern pada acara Konferensi Tingkat Tinggi Bersama Dana Moneter Internasional/International Monetary Fund (IMF)-Indonesia di Hotel Mulia, Jakarta pada Rabu (12/07). 

Menkeu mengatakan bahwa beberapa dekade terakhir ini telah menjadi masa perubahan bagi perekonomian dunia. Salah satunya adalah kegiatan bisnis. Akibat globalisasi, kegiatan bisnis juga mengalami perubahan. Semakin banyak perusahaan beroperasi di ruang digital yang memungkinkan mereka memanipulasi tempat tinggal untuk menghindari pajak. 

• Staf Ahli Menkeu: Jumlah peserta PPS Tunjukkan Peningkatan
• Indonesia Siap Melaksanakan Kesepakatan Dua Pilar Prinsip Perpajakan Internasional
• Kenaikan Tarif PPN Jaga Momentum Penerimaan Negara
• Jasa Keagamaan Tetap Bebas PPN
• Inilah 14 Aturan Turunan UU HPP

“Kesenjangan dalam sistem pajak dalam negeri telah menciptakan peluang bagi perusahaan, bahkan individu dengan kekayaan tinggi, untuk mengeksploitasi. Korporasi telah mampu memanfaatkan celah-celah ini untuk melakukan perencanaan pajak yang agresif dan penetapan harga transfer untuk meminimalkan kewajiban pajak mereka, atau dalam beberapa kasus tidak membayar pajak sama sekali,” ungkapnya. 

Lebih lanjut, ia mengatakan jika perusahaan tidak membayar pajak di negara di mana pendapatan mereka dihasilkan, pendapatan pemerintah negara tersebut menjadi lebih rendah sehingga membuat investasi kesejahteraan masyarakat menjadi berkurang. 

“Kami membutuhkan pendapatan untuk mendanai rumah sakit, sekolah dan proyek infrastruktur dasar yang sangat penting bagi pembangunan ekonomi dan mengurangi ketidaksetaraan. Dengan pendapatan yang lebih rendah dari perkiraan, beban untuk mendanai layanan ini bergeser ke sumber pendapatan lain, mengurangi pengeluaran untuk investasi masyarakat yang meningkatkan pertumbuhan, atau keduanya,” ujar Menkeu. 

Selain itu, penghindaran pajak juga membuat bisnis lokal dan kecil yang mematuhi pajak mengalami kerugian. Menkeu mengajak untuk mendorong dan tidak menghalangi pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) yang merupakan tulang punggung ekonomi kita. “Kita perlu bekerjasama untuk mengembangkan solusi yang sesuai untuk kita semua,” ajak Menkeu. (p/ab)